VoIP merugikan negara = Pembodohan Rakyat !

Onno W. Purbo

Berbagai pernyataan, tidak kurang bahkan dari Komisi IV DPR RI, bahwa internet telepon yang juga dikenal sebagai Voice over Internet Protocol (VoIP) merugikan negara ratusan milyard per tahun, sungguh sangat memalukan dan memprihatinkan. Padahal, kenaikan pelanggan secara drastis (60-70%) dengan jumlah pelanggan mendekati Telkom terjadi di selular bukannya tidak mungkin justru menekan pendapatan Telkom? Saya pribadi menjadi menyangsikan profesionalisme para pimpinan yang asal bicara, bahkan tidak segan membodohi rakyat-nya sendiri.

Terlepas dari itu semua, mari kita dengan kepada dingin melihat konfigurasi teknologi internet telepon dan menghitung pembagian rejeki internet telepon diantara para pemainnnya. Semua detail file perhitungan bisnis plan dalam format Excel maupun tulisan pendukung tulisan ini dapat diperoleh secara gratis dari penulis di onno@indo.net.id atau melalui http://www.bogor.net/idkf. Ada banyak sekali konfigurasi yang dapat dikembangkan untuk aplikasi Internet telepon. Konfigurasi yang akan saya coba bahas disini adalah konfigurasi untuk jasa internet telepon (VoIP) untuk keperluan publik yang rencananya akan di atur oleh SK DIRJEN POSTEL 199/2001 yang bermasalah. Jadi bukan internet telepon (VoIP) untuk keperluan jaringan khusus, private, atau melalui komputer, yang memang sudah dapat digunakan tanpa perlu ijin dan lisensi sama sekali dari pemerintah. Bisnis VoIP bukanlah bisnis yang mudah secara teknologi maupun usaha, penguasaan teknologi, taipan bisnis & kepiawaian operator akan sangat menentukan keberhasilan mereka untuk survive karena kompetisi yang sangat ketat.

Konfigurasi dasar jaringan VoIP yang di syaratkan oleh SK DIRJEN 199/2001 harus memberikan servis di minimal tujuh (7) propinsi dengan mininal 28 saluran E1 (28 x 30 kanal suara), jaringan harus handal dengan 98% waktu ketersediaan. Konfigurasi dasar minimal sebagai konsekuensi syarat SK DIRJEN 199/2001, kita harus menyediakan 2 x 28 E1 (2 x 28 x 30 saluran), setengah untuk incoming call, setengah untuk outgoing call, dan sebaiknya di tambah beberapa saluran lagi untuk redudansi (biasanya 30% jumlah supaya aman). Sambungan sewa (leased channel / LC) antar kota dibuat redundan sebanyak dua (2) buah ke masing-masing propinsi, jadi dibutuhkan 12 buah saluran sewa (LC) yang beroperasi 24 jam. Kira-kira dibutuhkan kecepatan LC 480Kbps per satu saluran E1. Dengan kewajiban 28 kanal E1 (SK 199/2001), maka penyelenggara VoIP harus menyewa sekitar 13Mbps saluran sewa antar kota, agar reliable, dan akan menjadi beban operasional yang lumayan.

Dengan SK 199/2001, investasi peralatan terdiri atas minimal tujuh (7) buah Router kelas Cisco 2500 sekitar US$1000-an yang bisa dilihat di http://www.cisco.com, software sentral telepon (gatekeeper), peralatan konversi suara ke digital (gateway) kelas Clarents yang bisa dilihat di http://www.clarents.com di damping oleh sebuah software / peralatan untuk manajemen jaringan dan billing di pusatnya. Peralatan ini bukan main harganya, sekitar US$35.000 per peralatan Clarents. Clarents menjadi menarik untuk digunakan karena sebagian clearinghouse pulsa VoIP Internasional di Internet menggunakan Clarents sehingga akan sangat memudahkan operator VoIP untuk saling bertukar pulsa. Perkiraan biaya investasi per node Point of Presence (PoP) VoIP adalah sekitar Rp. 500 juta / node yang harus dikembalikan dari keuntungan VoIP yang tipis sekitar 10% dari total uang yang berputar.

Berbagai pilihan perangkat VoIP dapat dilihat dengan mudah antara lain di http://www.pulver.com/gateway, termasuk pilihan untuk perkantoran, wartel, warnet bahkan pengguna rumahan seperti VoIPblaster http://voipblaster.creative.com, atau card QuickNet http://www.quicknet.net yang harganya sekitar US$30-90 untuk satu buah sambungan VoIP. Tentunya dengan alternatif non-SK 199/2001 tanpa menggunakan saluran Telkom sama sekali, kita dapat menekan tarif VoIP menjadi kurang dari Rp. 100/menit untuk SLJJ maupun SLI. Hal ini tidak akan dibahas di tulisan ini.

Sesuai SK 199/2001, fokus infrastruktur dan pembahasan distribusi rejeki akan dilakukan untuk operasi SLJJ, bukan SLI, dengan menggunakan infrastruktur operator jaringan (seperti Telkom) untuk melakukan hubungan SLJJ phone-to-phone, bukan pc-to-phone atau pc-to-pc. Untuk melakukan perhitungan distribusi rejeki VoIP ada beberapa parameter yang perlu diperhatikan, seperti tarif SLJJ, tarif VoIP, topologi jaringan, abodemen untuk menyewa infrastruktur Telkom (bukan mencuri pulsa Telkom), okupansi jaringan, biaya operasional, PPN, PPh, Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) dari POSTEL, kewajiban membangun infrastruktur, kewajiban untuk pelayanan universal dari POSTEL. Salah satu kunci tarif yang paling fatal dan paling di rahasiakan adalah tarif E1 outgoing call yang siap menelepon ke luar. Ada dua (2) informasi yang berseliweran yaitu, pertama, Rp. 1, 32 juta / satu kanal suara (Rp. 39.6 juta /E1/bulan) dari DIVRE Kalimantan dan, kedua, US$10.000 / E1 outgoing call dari Telkom Interkoneksi. Perhitungan akan berdasarkan ke dua tarif E1 outgoing call ini. 

Untuk menyelenggarakan jasa VoIP, operator akan terkena beban harus membayar abodemen saluran E1 incoming ke Telkom, E1 outgoing ke Telkom, saluran sewa (LC) antar kota ke Telkom, biaya operasional kantor, PPN (10%), PPh (1.5%), biaya pemeliharaan peralatan (10% dari gross revenue), di tambah kewajiban sebagai operator dari POSTEL seperti BHP (mungkin sekitar 2%), pelayanan universal atau Universal Service Obligation USO (mungkin sekitar 2.5%), kewajiban reinvest pembangunan jaringan telekomunikasi (entah berapa persen). Memang tidak ada angka yang akurat akan kewajiban yang dibebankan oleh POSTEL, mungkin ini merupakan hole (lubang) regulasi yang sengaja dibuat? Entahlah. Perlu dicatat bahwa diluar abodemen E1 & LC, Telkom juga memperoleh pendapatan dari pulsa lokal di ke dua sisi jaringan yang lumayan besarnya.

Beberapa tarif yang dapat di cermati, saluran E1 incoming call jauh lebih murah daripada outgoing call, yang dibutuhkan hanyalah abodemen telepon biasa Rp. 40.000/kanal suara atau Rp. 1.2 juta/E1. Untuk memberikan servis pada satu saluran E1 incoming call untuk VoIP antar kota dibutuhkan saluran sewa (LC) 512Kbps/E1 dengan biaya sekitar Rp. 12 juta/bulan/LC. Sialnya, kita membutuhkan sekitar 29 buah saluran ekivalen 512KBps atau sekitar 13Mbps saluran sewa antar kota. Tidak ada jaminan bahwa setelah tulisan ini di publikasi tarif tidak berubah.

Kenyataan VoIP dilapangan, kompetisi yang sangat ketat di samping proses pembodohan dan penakutan rakyat oleh para pepimpin menyebabkan okupansi (pendudukan) jaringan oleh pelanggan biasanya hanya sekitar 30-40% kapasitas. Memang kelebihan kapasitas ini dapat dijual ke luar negeri untuk servis terminasi panggilan. Belum kesulitan menambah jaringan yang tidak bisa mengecer, karena setiap kali menambah maka operator harus langsung menyewa 30 kanal suara (satu buah E1) yang biayanya lumayan. Belum biaya operasional per node Point of Presence (PoP) yang sekitar Rp. 40-100 juta / bulan untuk listrik, karyawan, sewa kantor dll. Tarif rata-rata SLJJ hanya Rp. 1400/menit (KOMPAS, 14 Januari 2002) bahkan dimasa datang SLJJ akan menjadi Rp. 195/menit (KOMPAS, 14 Januari 2002) akan menjadi tekanan pada tarif VoIP. Bahkan jika tarif SLJJ masa datang Rp. 195/menit di implementasikan, maka operator VoIP berdasarkan SK 199/2001 kemungkinan akan mati semua, karena tarif VoIP minimal mereka sekitar Rp. 400/menit dengan tidak untung.

Setelah semua parameter dimasukan dalam file excel bisnis plan dengan model jaringan menurut SK 199/2001 yang dapat diperoleh secara gratis melalui e-mail dari onno@indo.net.id, maka kita akan memperoleh distribusi rejeki per bulan seperti tampak pada tabel terlampir

Tarif E1 Outgoing Call	Rp. 39.2 juta	US$10.000	
Tarif VoIP	Rp. 500/menit	Rp. 500/menit	
Okupansi	36%	36%	
Reinvest Pembangunan Jaringan	20%	0%	
Total Perputaran Uang	Rp 8,7 milyard	Rp 7,6 milyard	
Pendapatan Telkom	46.4%	70.5%	
PPN & PPh	8.6%	9.9%	
BHP POSTEL	1.5%	1.7%	
Pemeliharaan, USO, Reinvest	24.4%	10.7%	
Operasional operator VoIP	3.1%	3.6%	
Keuntungan operator VoIP	16.0%	3.7%	
RoI peralatan VoIP	4 bulan	18 bulan	

Beberapa hal yang menarik untuk dilihat, dengan tingkat pendudukan jaringan 36% dan tarif VoIP Rp. 500/menit, jumlah uang yang beredar per bulan akan mencapai Rp. 7-8 milyard-an / bulan, sialnya 45-70% uang tersebut ternyata justru masuk ke kantong Telkom sendiri melalui pulsa lokal, abodemen E1, saluran sewa dll. Jelas disini tidak terjadi pencurian pulsa, korupsi seperti yang di gembar-gemborkan para pemimpin selama ini. Negara di untungkan dengan pajak sebesar 8.6-9.9% dari uang yang beredar dan ditambah PPN dan PPh dari pulsa lokal Telkom. POSTEL (Departemen Perhubungan) memperoleh 1.5-1.7%. Untuk memenuhi kewajiban yang akan dibebankan SK 199/2001, pengembangan & pemeliharaan jaringan infrastruktur akan memperoleh dana sebesar 10-25%. Pada akhirnya pengusaha VoIP hanya akan memperoleh keuntungan bersih sekitar 3.5-17% saja yang sebagian dapat digunakan untuk mengembalikan modal investasi peralatan dalam waktu 4 bulan sampai dengan dua (2) tahun tergantung struktur tarif-nya.

Bagian yang paling sulit dipenuhi adalah kewajiban reinvestasi keuntungan untuk membangun jaringan. Jika tarif E1 outgoing DIVRE Kalimantan digunakan, maka pengusaha VoIP masih dapat mengalokasikan dana reinvestasi jaringan sampai dengan 40%-an untuk membangun sampai 3000 SST/tahun. Tapi jika tarif E1 outgoing dari Telkom Interkoneksi yang digunakan, tewaslah pengusaha VoIP dan tidak akan sanggup untuk melakukan alokasi keuntungan untuk pembangunan jaringan sama sekali.

Harus di akui bahwa adanya teknologi VoIP memungkinkan rakyat melakukan SLJJ dengan tarif Rp. 500/menit (dalam contoh tulisan ini), dan memberikan 45-70% pendapatan kepada Telkom, tetapi Telkom dengan tarif SLJJ rata-rata Rp. 1440/menit (KOMPAS, 14 Januari 2002) akan mengalami opportunity loss sebesar 70%-an. 

Bottom line dari semua adalah tidak ada korupsi, kerugian bagi negara dan rakyat seperti digembar-gemborkan para pemimpin. Selain negara melalui pajak, dan POSTEL DEPHUB, Telkom justru di paling untungkan dengan adanya VoIP. Tarif E1 outgoing call menjadi sangat strategis karena membuka memungkinkan pengusaha VoIP memenuhi kewajiban pembangunan jaringan yang di syaratkan oleh SK 199/2001, sampai 3000 SST per operator.

Saran saya untuk para pemimpin dan pemerintah, buka saja seluas-luasnya kesempatan bagi pengusaha VoIP untuk bermain dibatasi kewajiban USO, BHP, QoS, interkonesi, reinvestasi jaringan dll. Biarkan konsensus tarif bermain untuk melakukan seleksi alam. Biarkan mereka yang terbaik untuk memberikan servis kepada bangsa Indonesia.